CIANJUREKSPRES – Money politik sering muncul menjelang pemilihan umum.
KPK menyatakan ini karena rendahnya taraf hidup masyarakat.
Pemimpin KPK, Firli Bahuri, awalnya menyatakan sikap netral dalam konteks politik tahun ini.
Dia memastikan KPK tidak terlibat dalam praktik politik.
“Firli menggarisbawahi bahwa selama tahun politik, KPK akan tetap netral dan tidak ikut campur dalam urusan politik atau praktis. Itu pasti,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK di Jakarta Selatan pada Senin (14/8/2023).
BACA JUGA : Merapat ke Gerindra, Golkar Fix Tidak Mencalonkan Kadernya
Politik Uang Harus Perlakukan Serius
Firli menyatakan bahwa isu politik uang dalam pemilu harus diperlakukan serius oleh semua pihak. Firli menyatakan bahwa tugas pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab KPK.
Baca Juga:Rekomendasi HP Gaming Murah Berkualitas!Redmi K60 Ultra, HP Gaming yang Multitasking!
“Firli mengatakan semua partai politik dan anggota partai harus terlibat dalam pendidikan politik yang berintegritas. Sama halnya dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus berusaha untuk mencegah politik uang,” tambah Firli.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menambahkan bahwa masalah politik uang dalam pemilu masih ada karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik. Latar belakang pendidikan juga memainkan peran dalam terjadinya hal ini.
“Alasan politik uang masih ada adalah karena sebagian besar masyarakat kita belum sejahtera dan pendidikannya kurang memadai,” kata Alexander.
Alexander juga berpendapat bahwa pemilu yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Alexander mengatakan setiap warga juga harus turut berperan dalam menentang politik uang.
“Jadi, jangan hanya mengandalkan calon pemimpin atau anggota DPRD yang jujur dan penyelenggara yang adil. Namun, sama pentingnya adalah integritas masyarakat sebagai pemilih,” tutup Alexander.