CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM –Terminal Pasir Hayam Cianjur dipastikan bakal naik kelas menjadi terminal tipe B. Dengan status baru tersebut, pengelolaan terminal nantinya akan beralih dari Pemerintah Kabupaten Cianjur ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengungkapkan, informasi terkait kenaikan status terminal sudah diterima pihaknya dari provinsi.
“Informasi yang kami terima dari provinsi, Terminal Pasir Hayam dinilai layak naik kelas ke tipe B. Jadi nanti pengelolaan akan langsung ditangani oleh provinsi,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Senin 17 November 2025.
Baca Juga:Sudah 117 Pedagang Bomero Daftar ke Pasar Induk CianjurDisarpus Cianjur Gelar Lomba Video Konten Literasi, Buruan Daftar!
Menurutnya, kelayakan tersebut didukung oleh berbagai peningkatan layanan dan fasilitas yang saat ini tengah dilakukan. Beberapa pembenahan yang sudah dan sedang dikerjakan antara lain pemeliharaan area terminal, perbaikan jalur dan pengaspalan, peningkatan pencahayaan, serta penyediaan fasilitas publik seperti kamar mandi dan area penunjang bagi kendaraan.
“Sekarang kita sedang memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya. Fasilitas fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) juga terus dilengkapi. Dengan itu, terminal sudah memenuhi syarat menjadi tipe B,” ujarnya.
Aris menjelaskan, proses kenaikan status terminal kini menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dishub Cianjur sudah mengirimkan surat balasan terkait kelengkapan administrasi yang diminta.
“Prosesnya tergantung kesiapan daerah dan provinsi. Kami sudah mengirimkan surat balasan. Tinggal bagaimana tindak lanjut dari provinsi dan apa yang masih dibutuhkan,” jelasnya.
Dengan naiknya kelas Terminal Pasir Hayam, segala bentuk penganggaran untuk penataan dan pemeliharaan akan menjadi kewenangan provinsi. Pemkab Cianjur nantinya hanya berperan sebagai pengawas dan penerima manfaat.
“Untuk anggaran nanti langsung oleh provinsi. Penataan dan pemeliharaan sepenuhnya mereka yang mengatur. Kabupaten hanya sebagai pengawas, itu pun pegawainya nanti dari provinsi,” tambah Aris. (dik)