CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang mengalami defisit dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu 12 November 2025. Wakil Bupati Cianjur, Ramzi, menyampaikan bahwa dalam Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Cianjur 2026 untuk Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,6 triliun. Sedangkan Belanja Daerah direncanakan Rp4,73 triliun.
Adapun rinciannya, Pendapatan Daerah Rp4,6 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,25 triliun yang mencakup Pajak Daerah Rp438,37 miliar, Retribusi Daerah Rp599,25 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp10,29 miliar dan Lain-lain PAD yang Sah Rp207,1 miliar.
Lalu Pendapatan Transfer Rp3,35 triliun mencakup Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp38,97 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,73 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp976,2 miliar, Dana Desa Rp374,7 miliar. Termasuk Transfer Antar Daerah yakni Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Rp224,46 miliar
Baca Juga:HKN ke-61, Wabup Ramzi Ajak Seluruh Nakes di Cianjur Bekerja MaksimalDishub Sebut Realisasi Program Cianjur Caang hingga 2025 Capai 14.104 Titik
Sementara Belanja Daerah Rp4,73 triliun terdiri dari Belanja Operasi Rp3,69 triliun yang mencakup Belanja Pegawai Rp1,77 triliun, Belanja Barang dan Jasa Rp1,8 triliun, Belanja Subsidi Rp1 miliar, Belanja Hibah Rp114,5 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp1,33 miliar.
Adapun Belanja Modal Rp345,27 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp41,87 miliar, Belanja Transfer Rp659,07 miliar sehingga terjadi selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp131,2 miliar.
Selain itu Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp50 miliar, Penerimaan Pembiayaan Rp50 miliar, sehingga pembiayaan netto Rp50 miliar.
“Dengan demikian, maka komposisi Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2026 menjadi defisit sebesar Rp81,2 miliar,” kata Ramzi. Sesuai rapat paripurna, Razmi menegaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya defisit. Dirinya tidak menampik salah satu penyebabnya karena ada pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
“Itu salah satu elemennya, kita mengalami kekurangan pendapatan. Kemudian belanja pegawai kita masih tetap tinggi,” katanya kepada Cianjur Ekspres.
Lebih lanjut Ramzi mengungkapkan, RAPBD 2026 akan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar, layanan publik, serta pembangunan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas.