“Itu anggarannya harus dipastikan, karena itu adalah janji yang harus dilaksanakan,” ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Lalu kata Asep, melakukan efisiensi belanja barang dan jasa. “Ini penting, jangan sampai 2025 ini terjadi di 2026, dengan adanya efisiensi justru malah bertambah belanja barang dan jasa. Kita harus pastikan semuanya efisien sesuai dengan kebutuhan saja, bukan sesuai keperluan,” tegasnya.
Kemudian, langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni meninjau kembali terkait dengan beban belanja pegawai.
Baca Juga:360 Desa dan Kelurahan di Cianjur Sudah Bentuk Posbankum, Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Hari Parlemen Indonesia, Ketua DPD PKS Cianjur Asep Riyatman: Bersama-sama Wujudkan Kebijakan yang Pro Rakyat
“Disitu ada belanja pokoknya berikut tunjangannya, harus dipastikan terukur dan kalaupun ada rencana mau ada kenaikan mohon bisa dipertimbangkan, hari ini ditunda, karena kondisinya hari ini sedang berkurang anggaran kita,” ucap Asep.
“Jadi sebaiknya kita menghitung saja dulu, tapi menganggarkannya mungkin di tahun kemudian, tidak ditahun 2026,” sambungnya.
Selain itu, dirinya menekankan, bahwa anggaran yang dilaksanakan semuanya harus berdampak langsung dan bisa menjawab keresahan masyarakat terkait dengan kemiskinan serta minimnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Termasuk langkah yang harus dilakukan pemda agar membedah kembali dan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sedangkan Politic Social and Government Studies (Poslogis) Cianjur, menilai pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat akan berdampak terhadap sejumlah sektor utama yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Terlebih, Kabupaten Cianjur masih dalam fase pemulihan pascabencana seperti banjir, longsor, dan gempa.
“Dampaknya bisa memperburuk keterlambatan rekonstruksi rumah, sekolah, masjid, dan akses jalan di 15-18 kecamatan terdampak,” kata pria yang akrab disapa Kang Asto beberapa waktu lalu.
Baca Juga:17 Desa di Cianjur Belum Cairkan Dana Desa Tahap 2, Ini Penjelasan DPMD Sinergi Hulu, Tengah dan Hilir, Langkah Nyata Penyembuhan Sungai dan Pertanian Sehat di Cianjur
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Cianjur harus lebih jauh dari sekadar efisiensi. Diantaranya, peningkatan PAD wajib digarap serius melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta kemitraan investasi dengan swasta.
“Anggaran perlu difokuskan pada program berdaya ungkit tinggi seperti penguatan UMKM, pertanian produktif, dan infrastruktur desa yang langsung berdampak ke ekonomi rakyat yang difokuskan dampaknya pada kenaikan IPM (indeks pembangunan manusia),” ujar Kang Asto.