Saat ditanya apakah dengan Predikat UHC Prioritas bisa diartikan berobat cukup dengan membawa KTP? David menjelaskan, ketika masyarakat belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN), tentunya harus melalui proses pendaftaran dulu, karena nanti pemerintah daerah yang mendaftarkan.
“Tetapi istiemwanya ketika pemda mendaftarkan, itu bisa langsung aktif, karena kalau yang tidak prioritas itu harus menungu tanggal 1 di bulan berikutnya atau secara mandiri harus menunggu 14 hari. Nah dengan status UHC Prioritas, itu bisa serta merta langsung segera memanfaatkan,” tuturnya. Intinya, kata David, seperti yang disampaikan Bupati Cianjur bahwa masyarakat tetap harus mengedepankan pola hidup sehat untuk mencegah sakit. “Tetapi ketika terpaksa dalam kondisi sakit, tidak perlu cemas lagi karena pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas tersebut,” ucapnya.
Ditegaskan David, pada dasarnya jaminan kesehatan nasional mengcover semua layanan. Artinya, tidak ada layanan kesehatan ataupun sakit yang tidak tercover.
Baca Juga:Harhubnas 2025, Bupati ke Dishub Cianjur: Jalankan Tugas dengan Baik Pemkab Cianjur Bakal Bentuk Satgas Pengawasan MBG
“Yang seringkali itukan, banyak faskes mengatakan oh ini enggak di cover dan sebagainya, tolong dilaporkan kepada BPJS ataupun kepada pemda. Pada dasarnya program JKN kita itu semuanya tercover sepanjang sesuai dengan indikasi medis yang ditentukan atau ditetapkan oleh dokter. Nah itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, tidak ada yang tidak tercover sebenarnya,” katanya.
David pun berharap dengan Kabupaten Cianjur sudah mencapai UHC Prioritas bisa menginspirasi kabupaten dan kota lain khususnya di Jawa Barat, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasalnya masih cukup banyak kabupaten kota yang belum mencapai status UHC. “Bahkan yang diluar Jawa, jauh lebih banyak yang sudah mencapai UHC,” pungkasnya.