Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti dugaan adanya perbedaan harga porsi MBG, dari Rp15 ribu yang semestinya menjadi hanya Rp8 ribu. Meski dia mengaku belum mengetahui detail teknisnya, dugaan tersebut menurutnya harus menjadi bahan evaluasi lanjutan.
“Kalau memang benar ada pemangkasan seperti itu, harus ditelusuri. Apakah terjadi di semua dapur atau hanya di wilayah tertentu. Ini yang harus diawasi agar tidak merugikan anak-anak penerima manfaat MBG,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyebut dari 233 dapur penyedia MBG di Kabupaten Cianjur, baru sekitar 90 hingga 100 dapur yang aktif berjalan. Artinya, program ini baru berjalan sekitar 50 persen, bahkan wilayah Cianjur Selatan banyak yang belum tersentuh.
Baca Juga:Tiga Ruangan SDN Cibaregbeg 1 Cibeber  di Cianjur Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp700 JutaHari Pelanggan Nasional, MUP PLN UP3 Cianjur Terjun Langsung Layani di Loket
“Ya, kami bulan ini Komisi IV bisa segera memanggil semua dinas terkait dan koordinator dapur MBG. Kita ingin pastikan program ini berjalan baik, jangan sampai menunggu ada kejadian dulu baru diperbaiki. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pembentukan satgas pengawasan, terutama di sekolah maupun dapur penyedia, supaya regulasinya jelas,” pungkasnya.