CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada Selasa 19 Agustus 2025 malam tampak sepi kehadiran para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pantauan Cianjur Ekspres, deretan kursi yang biasanya ditempati para kepala OPD tampak kosong dan hanya diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Cecep S Alamsyah ditemani Plt Kepala Disnakertrans Denny Widya Lesmana.
Sedangkan di sisi lain ruang paripurna, tampak deretan kursi yang diisi oleh sekretaris OPD, kepala bidang dan lainnya.
Baca Juga:Cianjur Jadi Daerah Pertama di Jabar Pelopori Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial KetenagakerjaanImigrasi Cianjur dan Rudenim Jakarta Gelar Lomba Meriahkan HUT RI ke-80
Ada tiga agenda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tersebut. Pertama, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kedua, Penetapan Persetujuan DPRD dan Bupati Cianjur Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Serta yang Ketiga, Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025-2029.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Ganjar Ramadhan, Wakil Ketua DPRD Susilawati, Wakil Ketua DPRD Lepi Ali Firmansyah serta para anggota DPRD Cianjur. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian juga hadir.
“Jadi hari ini sebetulnya kita ada acara kirab budaya di Provinsi Jawa Barat di Bandung. Jadi sebetulnya para kepala dinas tadi bareng-bareng sama saya, cuma karena memang acara sampai tadi malam lalu juga kebetulan saya tadi berangkat dulu yang lain mungkin masih terhambat kondisi macet,” jelas Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian kepada wartawan saat ditanya sepinya Kepala OPD yang hadir.
Wahyu menegaskan tidak masalah, karena dirinya memahami betul kondisi jalan seperti apa.
“Diundang dari provinsi, provinsi mengundang camat juga, kepala desa juga,” katanya menjawab pertanyaan wartawan terkait semua kepala OPD diinstruksikan harus ikut.