Cara Cek Kekayaan Pejabat Secara Online Lewat e-LHKPN KPK

Cara Cek Kekayaan Pejabat Secara Online Lewat e-LHKPN KPK
LHKPN adalah laporan yang wajib diisi oleh para pejabat negara untuk mencatat seluruh aset, utang, dan sumber penghasilan yang mereka miliki. Tujuannya adalah mendorong transparansi, mencegah praktik korupsi, dan mengawasi potensi konflik kepentingan. (Ilustrasi AI)
0 Komentar

5. Baca Informasi Kekayaan Pejabat

Jika data ditemukan, kamu akan melihat daftar pejabat dengan detail sebagai berikut:

  • Nama lengkap dan jabatan
  • Lembaga/instansi tempat bertugas
  • Tahun dan jenis laporan (awal menjabat, periodik tahunan, atau akhir masa jabatan)
  • Total kekayaan yang dilaporkan (aset tetap, harta bergerak, surat berharga, utang, dan lainnya)
  • File PDF lengkap yang bisa diunduh untuk melihat rincian lebih detail

Melalui dokumen tersebut, publik bisa mengetahui berapa kekayaan seorang pejabat saat pertama menjabat dan apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan pada laporan tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting sebagai kontrol sosial terhadap gaya hidup dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Keterbukaan informasi harta kekayaan ini sangat penting agar publik dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pejabat negara. Dengan mengetahui kekayaan yang dimiliki seorang pejabat, masyarakat bisa menilai apakah ada kejanggalan yang perlu ditindaklanjuti. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara gaya hidup dan laporan LHKPN, hal tersebut bisa menjadi bahan investigasi lebih lanjut oleh lembaga berwenang.

Baca Juga:Cara Cek Hutang Seseorang Melalui BI Checking (SLIK OJK)Waspadai Potensi Hujan Petir, Ini Ramalan Cuaca Cianjur Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025

Namun demikian, tidak semua pejabat tertib melaporkan kekayaannya. Masih ada yang telat atau bahkan tidak melapor sama sekali. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mendesak adanya sanksi administratif atau etik terhadap pejabat yang tidak patuh terhadap kewajiban ini.

Melalui situs e-LHKPN, KPK telah membuka akses yang luas bagi publik untuk mengetahui kekayaan penyelenggara negara secara transparan. Manfaatkan kemudahan ini sebagai bentuk partisipasi warga dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

0 Komentar