CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti adanya dugaan pungutan atau iuran dari orang tua siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu mempertanyakan perbedaan kebijakan antara sekolah negeri dan madrasah negeri dalam hal pembiayaan pendidikan.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 23 Juli 2025, Desi Mulyadi mengungkapkan, pihak madrasah melalui humasnya menyebutkan iuran yang dimaksud merupakan sumbangan atau infak sukarela untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang tidak tercukupi oleh Dana BOS dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Baca Juga:Tabloid Nyata vs Jawapos: Pertarungan Kepemilikan di Pengadilan Negeri SurabayaDari Gelap Menuju Terang, PNM Peduli Cabang Sukabumi Pasang PJU di Sudut Desa Ciranjang
“Saya pagi-pagi dikirimi terus berita soal pungutan di MAN 1 Cianjur. Humasnya bilang itu infak untuk biaya operasional yang tidak cukup. Tapi pertanyaannya, kenapa di SMA Negeri tidak ada pungutan, sementara di MAN ada? Padahal dua-duanya sumber dananya sama, besarannya juga sama,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, meskipun madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan bukan Pemerintah Provinsi Jabar, prinsip kesetaraan pembiayaan pendidikan tetap harus dijaga.
“Kalau SMA negeri gratis, maka madrasah negeri pun harusnya gratis. Jangan ada perbedaan. Kita harus junjung tinggi kesetaraan, agar tidak ada disparitas antara madrasah negeri dan sekolah negeri,” tegasnya.
Lebih jauh, dia menyatakan dirinya mewakili suara para orang tua di Jawa Barat, dan berharap tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap siswa di sekolah yang dikelola Kemenag maupun Pemprov Jabar.
“Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara tanpa dibebani pungutan,” pungkas Dedi.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Pendidikan Madrasah Kemenag Cianjur, Budi Lukman, menyampaikan klarifikasi soal tidak ada pungutan resmi di MAN 1 Cianjur.
Dia menyebut hal ini hanyalah miskomunikasi antara pihak komite dan orang tua siswa.
Baca Juga:Begini Cara Basarnas Cianjur Praktikkan Cara Menyelamatkan Korban TenggelamPemprov-BKKBN Jateng Perkuat Sinergi Demi Percepat Pengentasan Stunting
“Sejak awal tidak ada pungutan. Yang muncul mungkin karena orang tua bertanya berapa besar sumbangan, lalu muncul angka tertentu. Tapi itu bukan kewajiban atau pungutan,” kata Budi.
Menurutnya, seluruh siswa di MAN 1 Cianjur tetap bisa belajar tanpa dipungut biaya. Bahkan, ketika ada rencana aksi demo, pihak madrasah telah melakukan klarifikasi langsung di lapangan bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat.