Sekolah Swasta Sudah Berperan Sejak era Kartini dan Taman Siswa, Kini Seperti Dianaktirikan

Sekolah Swasta Sudah Berperan Sejak era Kartini dan Taman Siswa, Kini Seperti Dianaktirikan
Halaman SMP Pasundan Cianjur, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur. (Foto: Mochamad Nursidin/Cianjur Ekspres)
0 Komentar

CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Cianjur mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait ketentuan maksimal 50 siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap keberlangsungan sekolah swasta yang kini mengalami kekurangan murid.

Kepala SMA Pasundan Cianjur, Yayan Solihin Permana menilai, tujuan dari kebijakan tersebut sebenarnya untuk menekan angka putus sekolah. Namun, implementasi di lapangan justru menyebabkan peralihan siswa dari sekolah swasta ke negeri.

Baca Juga:Pemprov-BKKBN Jateng Perkuat Sinergi Demi Percepat Pengentasan StuntingSembilan Sekolah Rakyat di Jateng Mulai Beroperasi, Tampung 850 Anak dari Keluarga Miskin

“Yang saya pahami, kebijakan ini untuk menekan angka putus sekolah. Tapi praktiknya, sekolah negeri menerima siswa dua tahap. Akhirnya banyak siswa yang sudah mendaftar ke swasta, mundur dan pindah ke negeri,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Selasa, 15 Juli 2025.

Yayan menjelaskan, dampaknya sangat terasa di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Cianjur. Dia menyebut beberapa sekolah swasta hanya mendapatkan sedikit siswa, bahkan ada yang hanya kebagian enam orang.

“Kalau negeri penuh 50 siswa per kelas dan swasta juga penuh, itu baru berhasil. Tapi faktanya negeri penuh, swasta kekurangan. Ini jelas tidak berhasil. Bahkan ancaman putus sekolah justru lebih besar di perkampungan,” jelasnya.

Yayan juga menekankan pentingnya memperhatikan peran sejarah sekolah swasta dalam dunia pendidikan Indonesia.

“Sejak era Kartini, Taman Siswa, dan Paguyuban Pasundan, sekolah swasta sudah berperan. Tapi sekarang seperti dianaktirikan,” tegasnya.

Yayan menyarankan agar Pemprov Jabar memaksimalkan peran SMA Terbuka yang selama ini terbukti mampu menjangkau siswa di pelosok tanpa membebani biaya.

“SMA Terbuka itu nol rupiah, dan sejak 2016 Pasundan sudah ikut menyelenggarakan. Ribuan siswa sudah kami luluskan lewat SMA Terbuka. Itu sudah terbukti bisa menekan angka putus sekolah,” tambahnya.

Baca Juga:PNM Peduli Hadirkan Kebahagiaan untuk Anak Yatim, Perkuat Nilai Kemanusiaan di SukabumiMulai Besok, Cianjur Terapkan Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB

Menurut Yayan, sekolah swasta justru memiliki sebaran lokasi yang menjangkau desa-desa, dan sangat potensial dalam mendukung program pendidikan gratis. Namun sayangnya, dalam pengambilan keputusan kebijakan rombel ini, sekolah swasta merasa tidak dilibatkan.

“Kalau berbicara menekan angka putus sekolah, coba libatkan swasta. Kami siap mendukung, dan sudah puluhan tahun berkiprah. Sayangnya kami tidak diajak bicara,” ujarnya.

0 Komentar