CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur mendorong terciptanya kolaborasi menyeluruh lintas lembaga pendidikan guna membahas berbagai persoalan pendidikan di daerah.
Dalam rapat audiensi bersama DPRD, Disdikpora, Baperida, Kementerian Agama, dan KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar, Kamis 15 Mei 2025, BMPS menyuarakan perlunya pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang terjadi di semua jenjang dan lembaga, baik negeri, swasta, maupun madrasah.
Ketua BMPS Cianjur, M.Toha, menegaskan bahwa semua lembaga pendidikan, apapun kewenangannya, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat tetap memiliki objek yang sama, yakni masyarakat Kabupaten Cianjur.
Baca Juga:Bentuk Tim Pokja, KONI Cianjur Menatap Serius Babak Kualifikasi Porprov Jabar 2026Libur Panjang Waisak 2025, Okupansi Hotel di Cianjur Rata-rata 41,25 Persen
“Jadi sudah seharusnya kita duduk bareng. Karena akar masalahnya satu, tertinggalnya infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pendidikan,” katanya kepada wartawan.
Toha menyebut audiensi ini menjadi momentum positif dalam 100 hari kerja BupatiCianjur. Dia melihat ada semangat baru di Cianjur untuk menyelesaikan persoalanpendidikan secara gotong royong, termasuk menyelesaikan persoalan klasik seperti angka putus sekolah.
“Kita ingin ada perbaikan, baik dari sisi kuantitas yakni banyaknya lembaga pendidikan maupun dari sisi kualitas, yaitu manajemen, layanan, dan SDM pengelola pendidikan. Cianjur harus punya model baru dalam menangani sektor pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menyambut baik usulan BMPS. Dia menyatakan bahwa DPRD siap bekerjasama dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) Wajib Pendidikan di Cianjur.
“Isu utama yang dibawa BMPS adalah soal anak putus sekolah. Maka, tadi kita sepakat untuk mengkaji dan mendorong lahirnya Perda Wajib Pendidikan agar semua anak usia sekolah benar-benar terjamin haknya,” ujarnya.
Rian juga menegaskan bahwa audiensi ini mencakup berbagai isu krusial, mulai dari fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, hingga tata kelola lembaga pendidikan swasta.
“Ini langkah awal yang baik. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan pendidikan,” katanya.