“Masalah geografis, juga budaya. Masih kental di Cianjur, di mana orang tuanya lebih memilih mengirim anaknya ke pesantren dibandingkan ke sekolah formal, makanya Cianjur dikenal sebagai Kota Santri. Tapi itu bukan suatu hambatan, kita bisa pakai sistem jemput bola,” imbuh Ruhli.
Lalu, menurutnya, masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Tapi nanti akan ada program pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, juga ada program beasiswa dari pemerintah daerah,” bebernya.
Baca Juga:Penyempitan Irigasi, Sedimentasi, dan Sampah Penyebab Utama BanjirRuko Opan Porak-poranda akibat Banjir, Rugi Rp300 Juta
Beasiswa bagi keluarga miskin ekstrem, setelah masuk ke satuan pendidikan sesuai jenjang dan zonasi, akan didaftarkan sebagai penerima dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Untuk dana BOS SD itu sekitar Rp950 ribu, sementara di SMP itu sekitar Rp1.100.000,” jelasnya.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail mengatakan, pemerintah daerah kini masih kekurangan dalam hal data, seperti soal data ATS tersebut.
“Baru kemarin kita bahas, soal pemerintah yang masih lemah soal data. Sampai saat ini, data-data penting bidang pendidikan masih bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Diki saat dikonfirmasi.
Selain di Disdikpora, lemahnya data juga terjadi di Diskominfo, Dinsos, juga data lainnya. Padahal, pendataan atau sensus yang dilakukan BPS sifatnya per tahun.
“Itu fakta, jadi sorotan utama, dan jadi bahan evaluasi. Kalau saja kita punya data akurat, hal seperti ini (ATS) bisa langsung dieksekusi, juga jadi data pembanding,” jelasnya.
Menyoal jumlah adanya puluhan ribu ATS di Cianjur, hal itu tidak sesuai dengan keinginan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menginginkan tidak ada anak putus sekolah di Jawa Barat.
Baca Juga:PMI Evakuasi Lansia dan Anak-anak yang Terjebak BanjirBanjir Rendam Puluhan Rumah, 1 Motor Rusak Terseret Arus
“Kami akan mengawasi, agar di 2025 angka ATS bisa ditekan, bahkan dihapuskan,” tegasnya.