CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cianjur mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim percepatan universal health coverage (UHC) Non Cut Off.
Usulan ini tertuang dan dimasukkan dalam rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2024 yang disampaikan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa 22 April 2025.
“Yang diusulkan kami agar agar UHC Non Cut Off benar-benar bisa terlaksana di 2025. Supaya pembiayaannya juga tidak terlalu besar dan juga menjadi ukuran nanti untuk 2026,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin kepada Cianjur Ekspres, Rabu 23 April 2025.
Baca Juga:BNI Wujudkan UMKM Ramah Lingkungan di Hari BumiMenginap Sekaligus Bersedekah di Jamaras Agro Wisata Cianjur
Dijelaskannya, UHC Non Cut Off adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) langsung aktif dan mendapatkan layanan kesehatan tanpa masa tunggu setelah didaftarkan oleh pemerintah daerah.
“Saat ini berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, kepesertaan BPJS Kesehatan kita baru 96 persen dari target 98 persen. Sedangkan untuk keaktifan kepesertaan dari target 80 persen, kita baru sekitar 65 persen,” ungkap Wahyudin.
Sehingga menurutnya, untuk menutupi atau mengejar target tersebut perlu ada sebuah upaya dari semua pihak, bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi juga dinas-dinas terkait.
“Timnya mungkin dari unsur OPD terkait didalamnya, ada Dinkes, Dinsos, Disdukcapil dan lainnya,” ucap Wahyudin.
Dia menegaskan, realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur harus masuk ke pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan.
“Satu lagi, Pemerintah Daerah harus hadir untuk memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) benar-benar faktual. Khususnya dalam hal ini Dinas Sosial,” kata Wahyudin yang duduk sebagai Anggota Komisi IV DPRD Cianjur.