JAKARTA, CIANJUR.JABAREKSPRES.COM- Pemerintah terus menyempurnakan rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Dalam rangka mempercepat realisasi program ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menggelar pertemuan guna membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Tujuannya adalah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, termasuk mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:Ramalan Cuaca Cianjur Hari Ini 10 April 2025Jadwal Samsat Keliling Cianjur, Kamis 10 April 2025
“Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Menteri Rini sebagaimana dikutip dari laman Menpan.go.id.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB mendapat mandat untuk merancang formasi jabatan guru serta tenaga kependidikan, sekaligus memperkuat kelembagaan yang menaungi Sekolah Rakyat.
Dalam hal sumber daya manusia, Kementerian PANRB bertanggung jawab mengatur mobilitas aparatur sipil negara (ASN) agar kebutuhan guru dan staf pendidikan dapat terpenuhi. Sementara dari sisi kelembagaan, penguatan institusi Sekolah Rakyat akan dikawal oleh kementeriannya, bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa sejauh ini telah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Pelaksanaan program ditargetkan dapat dimulai pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan program ini, dengan harapan cakupannya bisa meluas ke banyak daerah. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah tanpa biaya, di mana semua kebutuhan siswa akan disediakan oleh negara.
Dalam diskusi tersebut, kedua kementerian juga membahas tata kelola program agar pelaksanaannya bisa terukur dan diawasi dengan baik, termasuk kesiapan SDM baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari jerat kemiskinan, sekaligus menjadi langkah penting menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
(PANRB)