CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cianjur, meminta agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai syarat penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat khususnya di Kabupaten Cianjur agar benar-benar faktual.
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur, Wahyudin, menanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sudah mengajukan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Dia mengatakan, Fraksi PKS menyambut baik Program Sekolah Rakyat sebagai upaya Nasional dalam menjamin hak pendidikan berkualitas yang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu.
Baca Juga:Sambut Baik Sekolah Rakyat, Dewan Ingatkan Pemkab Cianjur Soal Data Siswa dan PengajarPemkab Cianjur Ajukan Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat ke Kemensos, Cek Mana Saja
“Masalah di Pemkab dan Dinsos itu masih seputar verifikasi dan validasi data. Masih banyak yang belum tepat sasaran, sehingga apa yang ditargetkan Pemerintah Pusat secara faktual terkadang masih jauh. Kalau secara laporan data, ya beres,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Cianjur Ekspres, Senin 7 April 2025.
Terlebih, kata Wahyudin, penerimaan siswa untuk Sekolah Rakyat berdasarkan data dari DTSEN. Namun pertanyaannya, apakah data masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur yang 10,22 persen itu benar-benar masuk di DTSEN?.
“Karena bicara soal data masyarakat miskin, kita masih miris. Soal BPJS atau jaminan kesehatan saja, fakta dilapangan masih banyak keluarga-keluarga miskin secara faktual tapi masih belum punya jaminan kesehatan atau BPJS gratis,” ucapnya.
Apalagi, lanjut Wahyudin, sumber data yang menjadi acuan kedepan adalah DTSEN atau data tunggal.
“Artinya, sangat kecil kemungkinan masyarakat miskin yang tidak masuk DTSEN mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan dari pemerintah, kan begitu logikanya,” katanya.
“Intinya lebih khusus saya ingin menyoroti data di DTSEN ini agar benar-benar faktual. Apalagi DTSEN muncul sebagai penyempurnaan dari DTKS yang banyak tidak sesuainya,” sambung Wahyudin.
Wahyudin pun meminta agar dilakukan pembenahan terlebih dahulu dari hulunya. Diantaranya, DTSEN harus sesuai fakta, sumber daya manusia (SDM) guru terutama yang guru pembentukan karakter harus benar-benar teruji karena penyelenggaraan model boarding di Sekolah Rakyat terbilang baru dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak semua guru akan mampu. Termasuk rekrutmen yang transparan dan objektif.