Sambut Baik Sekolah Rakyat, Dewan Ingatkan Pemkab Cianjur Soal Data Siswa dan Pengajar

Diki Ismail
Anggota Komisi IV DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Gerindra, Diki Ismail.(istimewa)
0 Komentar

CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sudah mengajukan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos). Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur pun mengingatkan agar pengajuan tersebut jangan hanya sekadar usulan saja, namun harus betul-betul terdata terkait siswa dan pengajarnya.

Sebagai informasi, dua lokasi yang diusulkan dibangunya Sekolah Rakyat berada di wilayah Desa Cidadap Kecamatan Campaka dan Desa Sukajadi Kecamatan Cibinong.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail, mengatakan, secara regulasi sebagai perangkat daerah pihaknya menyetujui program Pemerintah Pusat tersebut.

Baca Juga:Pemkab Cianjur Ajukan Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat ke Kemensos, Cek Mana SajaBek Persib Bandung Rezaldi Kembali Bergabung dengan Tim Jalani Program Pemulihan Usai Cedera

“Artinya menyambut (baik), bahwa betul di Cianjur masih banyak sekolah-sekolah yang memang belum terakomodir secara keseluruhan, akan tetapi harapan kami untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Cianjur jangan sampai hanya ikut program saja atau yang penting mengajukan saja, tapi betul-betul harus terdata,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Minggu 6 April 2025.

Dirinya pun mempertanyakan, ketika mengusulkan dua lokasi tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat apakah sudah ada atau belum data siswanya.

“Pada akhirnya pengelolaannya pasti di pemerintah daerah. jangan sampai ketika Pemerintah Pusat mempercayakan ke pemerintah daerah ketika bangunan sudah jadi, pengajarnya tidak ada siswanya tidak ada. Kami pun akan bertanya nanti ketika dua tempat sudah diajukan, mungkin cek lokasi juga, apakah data siswanya sudah ada atau tidak, atau memenuhi syarat atau tidak,” kata Diki.

Diki mencontohkan, bahwa di beberapa lokasi masih ada sekolah yang siswanya sedikit, dan program Sekolah Rakyat ini juga perlu disosialisasikan oleh pemerintah daerah bukan hanya Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.

“Harus dipikirkan juga ketika program ini anggaran dari pusat sudah turun untuk lokasi dan ruang kelas, juga harus betul-betul siswanya dan pengajarnya sudah siap. Artinya bukan hanya mengajukan, banyak program pusat ataupun daerah diluar lingkup pendidikan yang memang menurut saya banyak bangunan-bangunan yang akhirnya menjadi bangunan yang tidak berguna, itu persoalan yang harus menjadi pertanggungjawaban bersama di Cianjur,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut. Lebih lanjut Diki mengatakan, pihaknya nanti juga akan bertanya apakah usulan lokasi Sekolah Rakyat yang diajukan Dinas Sosial sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau belum.

0 Komentar