BANDUNG,CIANJUREKSPRES – Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 20 Maret 2025.
Hadir dalam rapat konsolidasi tersebut para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Jabar.
Baca Juga:Pertamina Patra Niaga Regional JBB Gelar Sobat Aksi Ramadhan 2025 BUMNDedi Mulyadi: Lebih Baik Parsel Lebaran Diberikan kepada Warga Kurang Mampu
Herman menyebut, hingga saat ini sudah ada sembilan Pemda Kabupaten dan Kota yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi untuk Sekolah Rakyat.
Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
“Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ucap Herman.
Ia juga menyebut, kesempatan kali ini agar tidak disia-siakan pemerintah daerah karena akan didukung total Pemerintah Pusat lewat kementerian/lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.
“Ini _opportunity_ karena Sekolah Rakyat akan di- _support_ Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di-back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa,” tuturnya.
“Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI,” sambungnya.
Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan stakeholders lainnya pada Rabu (19/3) di Jakarta, kata Herman, dengan sistem boarding atau menginap, Sekolah Rakyat diekspektasikan kualitasnya dapat melampaui sekolah konvensional.
Baca Juga:DPD PAN Cianjur Gelar Pasar Murah Ramadan , Dihadiri Waketum Eddy SoeparnoHari Pertama Pemutihan, 1,5 Jam Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp4,4 Miliar
“Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental,” katanya.
“Sehingga ini harus dikatrol, anak-anaknya di- boarding-kan di Sekolah Rakyat,” imbuh Herman.
Herman menegaskan, Pemdaprov Jabar berkomitmen menyukseskan Sekolah Rakyat, maka ia mendorong Pemda Kabupaten/Kota agar mempunyai visi serupa.
“Yang penting dipersiapkan dulu, diusulkan kepada Pemerintah Pusat,” tandas Herman.