Sehingga, jelas Politisi NasDem tersebut, mereka mempertanyakan yang pertama terkait dengan objek tanah yang akan di redis harus sesuai untuk tanah pertanian.
“Jangan sampai tanahnya labil, kemiringan dan lainnya. Makanya ada statemen juga dari dinas pertanian bahwa kalau tanah kemiringan (45 derajat) rawan longsor, harus dijadikan konservasi,” kata Usep.
Lalu yang kedua, mereka mempertanyakan kinerja bank tanah. Usep mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini tidak tahu dan belum koordinasi dengan Bank Tanah terkait sampai sejauhmana proses pengajuan redis.
Baca Juga:Apdesi Cianjur Tanggapi Wacana Pemerintah Pusat Bentuk Koperasi Desa Merah PutihDPMD Cianjur Tunggu Regulasi Pusat Terkait Wacana Koperasi Desa Merah Putih
“Keluhannya itu saja, karena kita juga sebetulnya gak dilibatkan proses verifikasi dan sebagainya. Kita baru tahu hasilnya itu petani yang terverifikasi berapa orang, baru tahu sekarang,” tuturnya.
Sebagai tindaklanjutnya, Usep mengatakan, pihaknya akan secepatnya koordinasi dengan Bank Tanah kaitan sampai sejauh mana proses redis tersebut.
“Kalau jumlah petani yang terverifikasi 1.934 orang kurang lebih. Kemudian mereka juga gak mau HGP, pengennya hak milik, SHM,” pungkasnya.