Konsep Kurikulum Wajib Mliter Bagi Siswa SMA, SMK dan MA di Jabar Sedang Disusun

Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni.(dok.Cianjur Ekspres)
0 Komentar

CIANJUR,CIANJUREKSPRES – Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni mengatakan mata pelajaran wajib militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter dan pembinaan akhlak.

“Seperti yang pernah dilakukan oleh SMK Bojongpicung bekerjasama dengan Raider. Hanya mungkin sifatnya temporer tidak terjadwal, kemudian tidak masuk ke pembelajaran secara khusus,” kata Nonong saat dihubungi Cianjur Ekspres, Senin 10 Maret 2025.

“Hanya mungkin ini lebih dikuatkan lagi oleh pak Gubernur,” tambahnya.

Nonong menuturkan, pihaknya masih melakukan diskusi tentang bagaimana formula-formula yang paling bagus dalam melaksanakan kebijakan Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga:Animo Pemudik Kendaraan Listrik Diprediksi Meningkat, PLN Siapkan 1.000 Unit SPKLU di Jalur Trans Jawa-SumatraWarga Desa Terharu, PLN Hadir Membantu Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi

“Kita tuangkan dalam regulasi. Dan kami tentu akan sangat setuju bekerjasama dengan pihak TNI untuk menggembleng mental anak-anak. Harapannya tahun ajaran 2025-2026 sudah bisa diimplementasikan,” ujarnya.

Terkait implementasi program tersebut, menurut Nonong akan ada prototype terlebih dahulu, misalnya diberlakukan di beberapa sekolah dulu.

“Di beberapa sekolah dulu. Tapi itu konsepnya belum, Prototype di mana, dengan sekolah mana, belum. Jadi kita sedang menyusun konsepnya,” kata Nonong.

Menurutnya, konsep tersebut akan berlaku untuk anak SMA/SMK yang usianya masih rawan, dalam artian mereka sedang butuh pengakuan, sedang mencari jati diri. Energinya harus disalurkan kepada kegiatan positif. Selain itu, nantinya hal itu bakal dituangkan dalam bentuk kebijakan.

“Nantinya bakal ada surat edaran, dan akan kita tuangkan juga dalam bentuk kebijakan, misalnya percontohan dulu di satu kabupaten berapa sekolah,” katanya.

“Bahkan bentuknya juga mungkin bisa berbeda-beda. TNI yang masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi atau ditarik ke tempat Diklat TNI,” pungkasnya.

0 Komentar