KARAWANG,CIANJUR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan gagasannya untuk menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Dedi dalam sambutannya pada kegiatan penandatangan kesepakatan bersama (MoU) terkait sinergitas dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Selasa 4 Maret 2025 sore.
Penandatanganan ini dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kanwil Kemenag, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
Baca Juga:Atasi Banjir Karawang, Jabar Siap Bangun 1.000 Rumah PanggungBank bjb Dukung Penuh Penyaluran KUR 2025 untuk Akselerasi Sektor UMKM
Dedi mengatakan program wajib militer tersebut untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya.
Lebih lanjut, program wajib militer ini juga akan diintegrasikan dengan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh daerah, seperti pertanian dan peternakan, guna membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Terkait dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Dedi menegaskan, pembangunan manusia Jawa Barat yang unggul dan berkarakter menjadi tujuan utama dari program Jabar Istimewa.
Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara Pemdaprov Jabar dengan Pemkab/Pemkot serta unsur Forkopimda di masing-masing daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.
Operasi Jabar Manunggal
Dalam kesepakatan ini, terdapat lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pemberantasan premanisme, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, serta pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Baca Juga:Gerak Cepat Tangani Robohnya Jembatan Loji, Dedi Mulyadi Minta DBMPR Pasang Bailey Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor
Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Istimewa, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyiapkan Operasi Jabar Manunggal. Operasi ini bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan, seperti praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan uang THR yang kerap terjadi setiap menjelang hari raya.