Kang Lepi yang merupakan Anggota DPRD Cianjur Dapil 6, menangkap betul usulan percepatan Cianjur Selatan sebagai aspirasi yang harus diperjuangkan.
“Oleh karena itu di momentum hari ini, kita harus pastikan dalam Dokumen RKPD 2026 seluruh aspirasi yang muncul di Cianjur Selatan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai,” ucapnya.
Dirinya berharap pada RPJMD lima tahun kedepan, Cianjur Selatan ditempatkan pada posisi stategis dengan prioritas pembangunan dan diikuti dengan pengembangan proyek infrastruktur yang berkelanjutan untuk diprioritaskan di Cianjur Selatan.
Baca Juga:Datangi RSUD Sayang, Bupati Cianjur Jenguk Korban Kecelakaan Minibus Elf di Cikidang SukabumiBapenda Cianjur Cetak SPPT PBB Tahun 2025, Ditargetkan Selesai Awal Maret
“Saya menangkap aspirasi dari teman-teman Cianjur Selatan Bergerak ini secara positif, dan mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi kedepan, aspirasi, usul, pandangan dari kawan-kawan Cianjur Selatan akan menjadi poin penting bagi penyusunan berbagai kebijakan dan sikap politik DPRD Kabupaten Cianjur,” tegas Kang Lepi.
Sebagai tindaklanjut dari RDP tersebut, Kang Lepi mengungkapkan, setelah menandatangani berita acara, juga sudah mengusulkan dalam waktu dekat akan berkirim surat kepada Komisi II DPR RI untuk berkonsultasi dan tentu akan melibatkan komunitas masyarakat Cianjur Selatan.
“Jadi kalau misalkan nanti kita dapat undangan dari Komite I DPD RI dan Komisi II DPR RI, kita akan mengajak komunitas-komunitas masyarakat Cianjur Selatan untuk ikut berpartisipasi menyampaikan asprasi langsung, dan mendengar secara langsung apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah DPD dan DPR RI,” paparnya.
Sementara itu Ketua Cianjur Selatan Bergerak (CSB), Asep Sopyan, menegaskan, bahwa CPDOB Cianjur Selatan sudah melalui tiga langkah dari empat langkah pemekaran. Tinggal satu langkah lagi di Pemerintah Pusat.
“Kita sekarang mendorong bagaimana nanti Kemendagri ketika membuka kunci moratorium, kita Cianjur Selatan karena setelah mendapatkan dukungan politik dari pusat, Cianjur Selatan menjadi gelombang pertama di Jawa Barat, itu yang kita harapkan,” katanya kepada wartawan.
Menurutnya, dua poin aspirasi yang disampaikan tersebut harapannya bahwa amanah ini dilaksanakan oleh institusi DPRD melalui fasilitasi pimpinan yang mempunyai penjadwalan tersendiri untuk kunjungan dan konsultasi. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membawa aspirasi ini ke Komisi II DPR RI dan Kemendagri.