CIANJUR, CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, dirinya sudah memerintahkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengalkulasi ulang dan memangkas anggaran belanja di APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Disebutkan, pihaknya fokus pada pemangkasan anggaran belanja alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas.
Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Baca Juga:Pengamat: Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di Daerah Akan Berjalan Rumit6 Siswa SDN Sukasari Campaka Terluka Akibat Pohon Tumbang Menimpa Kelas
“Setelah saya menerima Inpres Nomor 1 Tahun 2025, saya langsung meminta jajaran OPD untuk menghitung dan menyesuaikan ulang anggaran belanja pada tahun anggaran 2025 ini. Tapi sifatnya rasionalisasi,” ungkap Herman pada Cianjur Ekspres pada Kamis, 30 Januari 2025.
Dirinya pun sudah menginstruksikan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merencanakan rapat khusus terkait implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, secepatnya.
“Jadi dari beberapa hari lalu sudah melakukan perhitungan masing-masing, kalau sudah jadi baru disetorkan ke saya dan dibahas oleh TAPD, intinya secepatnya. Kita tekankan untuk mengurasi anggaran ATK, kegiatan seremonial dan perjalanan dinas,” kata dia.
Herman menyebut, jika efisiensi anggaran belanja daerah yang dilakukan Pemkab Cianjur sifatnya rasionalisasi. Pasalnya pengadaan ATK dan perjalanan dinas yang dianggap perlu, tetap harus dilakukan.
“Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 harus dilakukan, tapi jangan sampai menghambat pembangunan infrastruktur,” kata Herman.
Sementara untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan ATK, bisa memanfaatkan digitalisasi sehingga prosesnya lebih mudah, murah, dan efisien.
“Seperti e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kan sudah tidak pakai blangko, semua dilakukan secara digital. Sehingga penggunaan ATK bisa ditekan,” ungkap Herman.
Baca Juga:Sidang Perkara PHPU di MKRI, 01 Optimis Lanjut – 02 Yakin DitolakMengenang Sosok Alwi Hamu, Tokoh Pers Sulsel, Pengusaha Ulung hingga Eyang Tercinta
Sementara untuk kegiatan seremonial, bimtek, hingga seminar bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi seperti Google Meeting atau Zoom.
“Semua kegiatan akan disederhanakan, kalau perlu seremonial tidak perlu ada. Seperti penyampaian Presiden Prabowo, untuk merayakan hari-hari penting nasional, bisa dilakukan secara daring dengan personil yang tidak perlu banyak,” katanya.
“Namun untuk perjalanan dinas seperti pengawasan pembangunan infrastruktur, tetap harus dilaksanakan. Seperti yang dilakukan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang harus mengawasi pembangunan jalan. Tapi frekuensinya saja yang dikurangi,” sambungnya.