“Pemerintah harusnya bisa cepat merampungkan persoalan-persoalan terkait temuan BPK RI. Kalau dibiarkan, khawatir berdampak pada penyaluran bantuan pada warga terdampak di Cianjur Selatan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Kabupaten Cianjur, Nurzain mengungkapkan, sebagian besar temuan tersebut karena masalah administrasi.
“Seperti yang huntap, lalu 719 data penerima datanya tidak padan, dan soal 443 penerima sudah meninggal sebelum gempa itu semuanya menyangkut administrasi. Semua sudah dilakukan perbaikan data oleh dinas-dinas terkait juga bank penyalur,” kata dia saat ditemui Cianjur Ekspres.
Baca Juga:Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pembangunan Agro Eduwisata, Kajari Cianjur: Kerugian Negara Rp8,8 MTelur Ayam Ras Capai Harga Tertinggi di Pasar Muka Cianjur
Sementara untuk poin pertama soal Rp255 juta, terjadi akibat data BNPB yang belum ditinjau (review) namun harus cepat disalurkan karena akan langsung diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Temuan itu terjadi saat penyerahan secara simbolis oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo pada 8 Desember 2022 silam. Datanya belum di-review tapi harus ada penyerahan oleh beliau,” kata Nurzain.
Maka, dirinya berharap pemerintah pusat baik BNPB maupun BPK RI bisa memberikan keringanan kebijakan pada poin tersebut.
“Uangnya benar untuk pembangunan rumah warga yang terdampak. Kita harapkan ada keringanan dari pemerintah pusat,” tandasnya.