CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat, mengaku kecewa dengan adanya penundaan sebagian besar program percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik oleh Kementerian PUPR yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2024 menjadi Tahun 2025.
“Dampaknya, masyarakat yang tadinya akan menikmati air bersih, jadi tidak menikmati air bersih karena tidak dipasang oleh program Inpres tersebut,” ujar Ketua DPD Perpamsi Jawa Barat, Budi Karyawan yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur kepada Cianjur Ekspres, Selasa 24 September 2024.
Dia menjelaskan, program tersebut berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Baca Juga:Dapat Nomor Urut 4, KDM: Filosofi Dasar Kesundaan Untuk Mewujudkan Jabar Istimewa Resmi! KPU Jabar Tetapkan Nomor Urut untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024
“Hanya yang jadi permasalahan, apakah program tersebut masih bisa berlanjut atau tidak, ini permasalahan yang timbul. Sedangkan masyarakat sudah didata by name by address, jadi kita merasa di PHP,” kata Budi saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, dampak dengan adanya penundaan tersebut banyak masyarakat yang menanyakan kapan akan dipasang, khususnya ke Perumdam Tirta Mukti Cianjur.
“Itu kan menjadi beban PDAM, batal Tahun 2024, dipasangnya Tahun 2025 nanti,” kata Budi.
Saat ditanya berapa jumlah sambungan rumah (SR) di Jawa Barat yang masuk dalam program tersebut di Tahun 2024, Budi tidak bisa menyebutkan secara rinci. Namun jumlahnya mencapai sekitar puluhan ribu.
“Cianjur aja 3.000, Bandung 15 ribu, Bogor 15 ribu yang lainnya ada yang 5.000, 2.000, 1.000. Bisa puluhan ribu di Jawa Barat saja,” katanya.
Sementara itu, dilansir dari laman perpamsi.or.id, melalui Inpres No. 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Presiden RI menginstruksikan program percepatan akses air minum perkotaan sebanyak 3 juta sambungan rumah (SR) hingga akhir 2024. Namun, karena adanya refocusing progam dan anggaran, program penyediaan air untuk rakyat (sebagian besar) harus ditunda pelaksanaannya.
Dari total pengajuan sambungan rumah (SR) yang disetujui di 151 kota kabupaten/34 provinsi sebesar 363.263 SR, dan yang bisa lanjut di tahap lelang sesuai ketersediaan anggaran hanya 47.364 SR (13 persen). Sisanya yang akan dilelang tahun depan sebanyak 315.901 SR.