Survei IndexPolitica: Petahana Punya Penantang Baru, Berpotensi Disusul Kang Edan 

Kang Edan
Edi Dharma Pohan akrab disapa Kang Edan.(istimewa)
0 Komentar

Diketahui, Koalisi Sugih Mukti, yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKS, juga menjadi ancaman serius bagi petahana Herman Suherman. 

Pada Pilkada 2024, Herman didukung oleh PKB, Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, dan PPP. Koalisi Sugih Mukti, dengan kekuatan hampir 60 persen kursi di legislatif hasil Pileg 2024, berpotensi besar mengalahkan petahana.

Menurut Direktur Eksekutif IndexPolitica, Hasrul Harahap, tiga partai politik besar yang menjadi afiliasi masyarakat Kabupaten Cianjur saat ini adalah Partai Golkar, Gerindra, dan PKB. 

Baca Juga:Apdesi Cianjur Bangun Rumah Singgah Keluarga Pasien di RSUD PagelaranRakyat Dukung Kebijakan Pemerintah Percepat Pemulihan IUP 

“Afiliasi masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap partai politik itu dipimpin Partai Golkar, kemudian ada Partai Gerindra dan PKB,” ucap Hasrul seusai memaparkan hasil survei persepsi masyarakat Kabupaten Cianjur menjelang Pilkada 2024, Rabu  17 Juli 2024 petang.

Dari ketiga partai tersebut, Golkar dan Gerindra telah berkoalisi untuk Pilkada 2024, bersama dengan NasDem dan PKS. 

“Kalau kedua partai ini ditambah NasDem dan PKS mengusung pasangan calon, maka akan menjadi kekuatan besar karena melebihi daripada 60 persen di legislatif. Jika mereka menggerakkan semua kekuatan partainya, relawan, dan kader untuk memenangkan figur yang diusung, maka ini adalah hal yang bisa mengancam petahana,” tambah Hasrul.

Koalisi Sugih Mukti memiliki 28 kursi di legislatif, dengan Golkar sebanyak 10 kursi, Gerindra 7 kursi, NasDem 6 kursi, dan PKS 5 kursi. 

Sementara koalisi pengusung petahana memiliki 22 kursi di DPRD. Meskipun demikian, hingga saat ini Koalisi Sugih Mukti belum mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung.

Survei IndexPolitica, yang dilakukan selama periode 20-30 Juni 2024, bertujuan untuk memotret persepsi masyarakat Kabupaten Cianjur menjelang Pilkada. 

“Hasil survei merupakan bentuk informasi kepada masyarakat, termasuk figur politisi serta elite partai politik di kabupaten, provinsi, maupun di DPP,” tutur Hasrul.(mg1) 

0 Komentar