Tapera Dinilai Prabu Indonesia Jaya Mampu Mempersulit Masyarakat Berpenghasilan Kecil

Ketua DPW Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik
Ketua DPW Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik
0 Komentar

cianjur.jabarekspres.com – Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat menilai lahirnya PP 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai akan mempersulit dan memberatkan berpenghasilan kecil.

Ketua DPW Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik, mengatakan, menanggapi lahirnya PP 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. 

“PP Tapera hanya akan semakin mempersulit dan memberatkan masyarakat berpenghasilan kecil dengan iuran wajib yang dipotong dari upah setiap bulan, bisa di sebut juga atau arti dari Tapera itu ‘tambah penderitaan rakyat’,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Kamis (30/5).

Baca Juga:Sinergi PLN dan Kementerian ATR/BPN Amankan Aset NegaraMotor Suzuki: Teknologi dan Desain Menarik yang Menggugah Selera

“Coba bayangkan gimana gak nambah penderitaan rakyat, sekarang ekonomi rakyat sedang lesu setelah dihantam covid-19, dihantam lagi dengan naiknya harga BBM, dihantam lagi harga sembako yang melangit,” sambungnya.

Menurut Hendra, Tapera ini masih harus dikaji lebih dalam manfaatnya untuk masyarakat apa, runtutan skemanya pun harus lebih di perjelas. Atau memang hanya akal-akalan pemerintah saja untuk mengumpulkan dana dari pekerja dan pengusaha yang dikelola BP Tapera. 

“Dana iuran Tapera dikumpulkan sebesar 2,5 persen dari gaji Pekerja dan 0,5 persen dari pengusaha dan untuk pekerja mandiri sejumlah 3 persen. Coba hitung berapa milyar rupiah atau mungkin triliunan rupiah dana yang akan terkumpul setiap tahunnya untuk dikelola oleh BP Tapera,” ungkap dia.

Menurut Hendra, itu dana yang luar biasa besar dan pastinya menjadi bancakan para penguasa dengan cara bermain di berbagai instrumen investasi.

“Uangnya kan gak akan dianggurkan. Kalau diputar dengan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa bermanfaat dengan baik tapi kalau sebaliknya atau mungkin pahitnya ke depan terjadi Korupsi di tubuh BP Tapera gimana?” katanya.

“Belum lagi bila nantinya gaji dan biaya operasional BP Tapera itu diambil dari simpanan rakyat yang diwajibkan itu, hal ini sangat miris dan akan melukai hati rakyat,” pungkasnya.

0 Komentar