CIANJUR.JABAREKSPRES.COM,CIANJUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur memastikan semua petugas yang bertugas pada saat Pemilu 14 Februari 2024 mendatang dalam keadaan sehat.
Selain itu, KPU Cianjur juga melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Kadiv SDM Sosparmas KPU Cianjur, Fikri Audah NSY, mengungkapkan, sebelum melakukan perekrutan badan adhoc termasuk di dalamnya PPK, PPS, dan KPPS, telah disyaratkan agar ada surat keterangan sehat.
Baca Juga:Revisi UU Desa Disetujui DPR RI, Begini Tanggapan Apdesi CianjurSekap Istri Ketua RT di Bojongpicung Cianjur, Perampok Gasak Perhiasan Rp17 Juta
“Untuk level komisioner yaitu dari rumah sakit, untuk level badan adhoc setidaknya dari Puskesmas dengan kriteria tertentu. Misal tekanan darah atau kadar kolesterol, tinggi badan, berat badan serta nanti ada cek kesehatan secara umum di rumah sakit,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Selasa 6 Februari 2024.
“Itu sebagai seleksi awal kita untuk mendapatkan kondisi penyelenggara yang sehat. Yang kedua, kita juga meminimalisir usia rawan, dalam artian ketika ada yang usianya di bawah 55 tahun itu kita prioritaskan,” sambung Fikri.
Dia menuturkan, KPU Cianjur sedang berkoordinasi dengan pihak BPJS kesehatan, dan juga telah melakukan zoom meeting yang sifatnya informasi terbaru dari provinsi dengan menghadirkan dari BPJS RI.
“Pada intinya satu, kita sekarang sedang berkoordinasi secara intens dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan untuk mencoba memfasilitasi hal-hal yang sifatnya mendukung bagi fasilitas kesehatan di lokasi TPS,” kata Fikri.
Dia melanjutkan, Bupati Cianjur dalam hal ini juga sudah memberikan arahan ataupun instruksi kepada para kepala desa. Karena mayoritas desa sudah ada ambulas.
“Nah itu dimaksimalkan ambulan minimal ada satu desa satu. Kedua, untuk fasilitas yang lain kita sedang komunikasikan dengan pihak Dinas Kesehatan dan BPJS kesehatan,” tutur Fikri.
Selain itu, nantinya juga akan dilakukan screening kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan penyelenggara adhoc.
Baca Juga:Bawaslu Cianjur Sebut Belum Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Politik UangTerekam Drone Apkam TNI/Polri, Masyarakat Distrik Omukia Papua Berbondong-bondong Tinggalkan Distriknya
“Nantinya setelah kita diskusi bersama dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan menemukan satu titik temu, hasil screening ini yang kesehatan akan menjadi atensi khusus dari BPJS, mana yang memang dirasa memiliki penyakit yang cukup berat ataukah tidak,” kata Fikri.