CIANJUR, CIANJUREKSPRES.NET – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cianjur, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di APBD Perubahan 2022.
Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Banggar DPRD Cianjur, Rustam Effendi kepada Cianjur Ekspres menanggapi terkait rencana penyertaan modal kepada BUMD di ruang kerjanya, Senin (22/8).
Rustam menjelaskan, pada rapat rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022 yang digelar di Gedung DPRD Cianjur, Senin (22/8) dibahas secara umum bahwa sebetulnya kondisi keuangan pemerintah kabupaten saat ini mengalami defisit. Pasalnya, beberapa target pendapatan tidak memenuhi target realisasi dari yang sudah diproyeksikan sebelumnya.
Baca Juga:Skema vs SkemaJadwal Pelayanan SIM Keliling Polres Cianjur Hari Ini, Selasa 23 Agustus 2022
“Makanya Banggar memberikan masukan-masukan terkait Plafon Anggaran yang disampaikan TAPD,” katanya.
Salah satunya, kata Rustam, dalam pos penyertaan modal daerah terdapat kenaikan penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti dan PT BPR Cianjur pada rancangan KUA PPAS APDB Perubahan 2022.
“Nah kita memberikan masukan kepada TAPD untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi secara mendalam sebelum menetapkan Plafon yang nantinya mungkin akan diparipurnakan pada hari Senin,” katanya.
Menurutnya, sebelum melakukan hal itu TAPD agar lebih cermat dan melakukan pemetaan mendalam terhadap pos-pos yang diluar urusan wajib, apalagi mengenai pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan juga sosial kemasyarakat termasuk insfrastruktur tentunya.
“Nah, penyertaan modal ini juga kita pertimbangkan selama beberapa kali pemerintah kabupaten melakukan penyertaan modal, sudah berapa juga deviden yang dikembalikan oleh BUMD-BUMD ini. Ini yang menjadi bahan masukan dari banggar kepada TAPD,” papar Rustam.
“Tadi (kemarin, red) alhamdulillah mendapatkan respon baik dari TAPD, mereka akan mengkaji kembali terutama mengenai masalah penyertaan modal khususnya untuk PDAM,” katanya menambahkan.
Saat ditanya apakah dengan anggaran daerah yang sedang defisit, logis adanya penyertaan modal?