Dirinya menjelaskan, ketika revisi undang-undang jalan disahkan, jika pemerintah daerah tidak mampu bisa ditangani oleh pusat.
“Misalkan jalan provinsi mau diperbaiki Bupati gak bisa menganggarkan untuk itu. Jalan yang dari Cianjur, Pasirhayam ke Sindangbarang, APBN juga gak bisa masuk kesana karena status ruasnya jalan provinsi. Tapi kalau jalan nasional, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul bisa, ketika ada longsor mereka (Pusat,red) melakukan perawatan setiap tahun,” ujar Eem.
“Termasuk jalan nasional ke Puncak, Sukabumi dan Bandung. Undang-undang yang lama tidak bisa seperti itu,” tandas Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. (hyt)