Hadir juga dalam rapat yang dilakukan Komisi D, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, perwakilan Bank BRI Cabang Cianjur, Bulog Subdivre Cianjur, dan salah satu supplier.
Tugas TKSK Pendampingan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Amad Mutawali mengatakan, bahwa apa yang disampaikan anggota dewan tentunya akan kembali dievaluasi Tim Koordinasi (Tikor).
“Apa yang disampaikan anggota dewan tadi, akan kita evaluasi di tingkat Tikor,” kata Mutawali.
Persoalan yang disampaikan salah satu anggota dewan adanya dugaan oknum TKSK yang ikut terlibat langsung penyaluran di program bantuan sembako, ditegaskan Mutawali, bahwa tugas dan fungsi TKSK sebagai fasilitasi dan pendampingan.
“Saya kira kalau memfasilitasi itu tidak ada niat-niat yang jahat. Dan hal ini juga akan kita evaluasi semua TKSK jangan lagi ada yang main-main di lapangan,” jelas Mutawali.
Komisi D Terlalu Jauh Campuri Urusan Teknis
Terpisah, Presidium LSM Ampuh Cianjur, Yana Nurjaman menuturkan, hasil dari rapat kerja Komisi D bersama para pengelola dan pemerintah soal Program Sembako secara tidak langsung mengarahkan bulog menjadi pemasok tunggal.
Hal itu merupakan bukti ketidakpahaman para anggota legislatif ini terhadap bagaimana aturan main program sembako (tahun 2019 namanya BPNT), silahkan buka semua pedoman, baik peraturan- perundangannya ataupun pedoman umumnya. Salah satu pesan normatifnya adalah tidak boleh ada monopoli serta semaksimal mungkin terjadi penyerapan komoditi lokal.
Baca Juga: Ini Jumlah ODP, PDP dan Positif Covid-19 di Cianjur
Seharusnya Komisi D itu konsen terhadap berbagai temuan yang kerap masih terjadi di lapangan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap azas 6T. Selanjutnya hal yang mendesak yang harus dilakukan Komisi D adalah melakukan evaluasi kinerja TKSK dan Tikor, terutama Tikor Kecamatan.
“Karena kami menemukan masih banyak oknum-oknum Tikor Kecamatan dan TKSK yang turut bermain di pemasokan komoditi sembako ini, terutama komoditi non berasnya. Akibat dari ulah mereka ini sehingga barang sembako yang diterima oleh KPM menjadi mahal dan kualitasnya pun cenderung mengkhawatirkan. Hal itu kami kira lebih penting dari pada teriak-teriak minta agar Bulog jadi pemasok beras tunggal di program sembako ini,” tuturnya.
Banyak Keluhan, Komisi D Bakal Sidak Gudang Supplier dan Agen e-Waroeng di Cianjur
