Cianjurekspres.net – Sumber pendanaan dapur umum Covid-19 yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali dipertanyakan sejumlah pihak. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Cianjur Beny Rustandi.
Bahkan secara lantang, dirinya membuat surat mempertanyakan hal tersebut yang diposting di akun media sosial Facebooknya dan ditujukan langsung kepada Plt Bupati Cianjur Herman Suherman.
Berikut isi surat yang diposting Beny Rustandi:
Kepada Yth.
PLT.Bupati Cianjur
Herman Suherman
Di Tempat.
Tolong pa jelaskan ke publik terkait program Dapur Umum Covid-19 yg di inisiasi oleh pemerintah:
1. Apakah sumber pendanaan nya menggunakan APBD, Pribadi atau Donatur…??
Biar tidak menjadi syu’udzon dan tidak menjadi program yang propokatif, karena selain bapa sebagai
PLT.Bupati…Bapa juga sebagai Bacalon Bupati juga, yang tentunya ada aturan UU Pilkada pasal 71
ayat (3) : “Bahwa petahana dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasang calon.” Dan secara etika politik juga jelas tidak beretika.
Kalau bapa berkenan menjelaskan di Medos silahkan, kalau bapa mau menerima audiensi kami juga
tentunya itu lebih baik.
Terima kasih…
Hingga Minggu (3/5/2020), postingan tersebut dikomentari 80 orang dan disukai 112 orang serta dibagikan 4 kali.
“Intinya mempertanyakan saja anggaran tersebut dari mana, karena memang melihat fakta dilapangan. Pak Plt kebetulan sebagai calon juga sekarang. Bukan kelihatannya, faktanya sangat politis sekali. Padahal itu kan bansos (Bantuan sosial),” kata Beny saat di konfirmasi cianjurekspres.net, Minggu (3/5/2020).
Sebagai masyarakat dan politisi, Beny mengaku meminta keterangan tersebut supaya tidak terjadi suudzon, karena memang sangat besar biaya dalam program tersebut.
“Sehari saja per desa dikali 300 bungkus dikali 360 desa per hari saja sudah 108.000 boks nasi yang dibagikan sehari. Kalau dikalikan Rp10 ribu saja sudah Rp1 miliar lebih untuk per desa, belum per kecamatan 30 hari sekitar Rp30 miliar, dana dari mana, harus transparan dong. Kalau dari pribadi ya pribadi, dari donatur ya donatur, kalau dari APBD harus jelas,” katanya.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Cianjur Ingatkan Jaring Pengaman Sosial PSBB Harus Tepat Sasaran
Lewat Medsos, Politisi Hanura Surati Plt Bupati Cianjur Pertanyakan Hal Ini!
