CIANJUR – Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang memperbolehkan 50% Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dianggarkan untuk gaji guru honorer masih menjadi pembahasan. Pasalnya, hal tersebut berlaku hanya untuk guru yang sudah mempunyai Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi mengatakan, pihaknya akan mencoba membahas lebih lanjut terkait anggaran BOS bersama pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Saat ini, ia pun belum menerima surat edaran resmi dari pusat mengenai prasyarat dan ketentuan kenaikan gaji guru honorer dari Dana BOS itu.
“Saya apresiasi dengan adanya kenaikan upah untuk gaji guru honorer dari dana BOS ini, karena selama ini permasalahan guru honorer adalah kelayakan gaji, namun terkait hanya guru yang punya NUPTK untuk mendapatkan anggaran tersebut, saya belum terima surat edaran dari pusat,”katanya kepada cianjurekspres.net, Kamis (13/2/2020).
Sahli menilai, memang seharusnya tidak ada ketentuan seperti itu, namun hal itu sudah aturan dari pusat. Ia berharap supaya tidak ada ketentuan demikian, karena Sahli jug mempertimbangkan nasib guru yang belum memiliki NUPTK.
“Belum semua guru punya NUPTK kan, khawatirnya nanti ada permasalahan dan keluhan lagi. Memang mungkin ada aturan dari pusat seperti itu, namun kami belum terima surat edarannya di Komisi D,” jelasnya.
Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Cianjur untuk membahas soal aturan tersebut. Sahli berharap, tidak akan ada keberpihakan terkait kenaikan gaji guru honorer tersebut, ia menginginkan agar semua guru baik yang sudah memiliki NUPTK maupun tidak, akan mendapatkan hak yang sama.
“Akan kami panggil Disdik secepatnya, mudah-mudahan di waktu luang kami akan bahas soal yang berhak dan yang tidak. Karena walau bagaimanapun ketentuan merujuk dari pusat, semoga tidak ada keberpihakan,”tandasnya.(rid/nik)
Bahas Gaji Guru Honorer, Komisi D akan Panggil Disdik Cianjur
