CIANJUR – PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur menaruh perhatian serius terhadap kelestarian alam, khususnya hutan sebagai simbol peradaban.
Bencana banjir dan tanah longsor yang menerpa sejumlah wilayah di Cianjur beberapa pekan terakhir menjadi alasan utama partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut menggelar Focus Group Discussion di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Senin (23/12/2019).
Sejumlah pihak pun dihadirkan, dari mulai Pengurus PDIP di 17 PAC, Dinas Lingkungan Hidup, Perum Perhutani, Aktivis Lingkungan, Sukarelawan Gunung Gede Pangrango dan unsur budayawan.
“Fungsi hutan selain sebagai paru-paru dunia, juga pengendali bencana dan pencemaran udara. Kabupaten Cianjur sudah mulai banjir, sungai tercemar limbah domestik, perusahaan dan rumah sakit. Ini berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati.
Menurutnya, politik jangan hanya terus-menerus persoalan perebutan kekuasaan dan raihan elektoral suara. Tetapi politik hadir bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satunya persoalan isu lingkungan yang dekat dengan kita setiap hari.
“Karena isu nya kejadian banjir, longsor dan sebagainya. Artinya ada ketidakseimbangan ekosistem lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Kehancuran alam tetap ada ditangan manusia,” tandas Susi.
Bulan Januari 2020, ungkap Susi, pihaknya akan melakukan penanam pohon yang dibutuhkan masyarakat di sekitar lahan kritis.
Pohon yang ditanam jenis kayu-kayuan seperti, sengon, gmelina, kayu afrika (manii/sobsi) dan mahoni. Lalu tanaman petai, durian, mangga, rambutan dan alpukat.
“Nanti di pelaksanaannya kita akan tanam pohon yang sudah hampir punah jenis endemik, seperti samolo, hampelas manglid, karena kita juga ingin kontribusi terhadap konservasi,” kata Susi.
Tidak hanya itu, PDI Perjuangan Cianjur juga akan melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat yang berada di sekitar lahan kritis melalui gerakan tanam dan peliharan pohon.
“Kita berharap langkah ini di dukung semua pihak termasuk pemerintah daerah,” papar Susi.(hyt)