“Jadi, penduduk kami lebih banyak tapi dukungan dari pusat kita bisa gapnya Rp15 triliun lebih sedikit. Jadi, satu orang di Jawa Timur itu dibiayai Rp1 juta per kapita per orang oleh pusat, warga Jawa Barat hanya Rp600 ribu,” kata Emil.
Dia mengatakan kalau memang tidak bisa DOB dimekarkan, agar dibuat sebuah keadilan politik keuangan di mana berbanding lurusnya jangan dengan jumlah daerah, tapi dengan jumlah penduduk.
“Jadi, saya kira tiga harapan itu bisa membawa perubahan signifikan terhadap Jawa Barat,” ujar Emil.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa akan menyampaikan usulan DOB Jabar ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali (usulan DOB). Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Saan.
Saan pun mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kemendagri untuk membuka moratorium. Selain itu, dia bakal mendorong supaya DOB dapat direalisasikan.
“Kami akan mendiskusikan dengan Kemendagri untuk membuka moratorium, tapi moratorium yang terbatas. Dibukanya terbatas untuk daerah-daerah yang sangat penting dan memang objektifnya sangat membutuhkan DOB,” ucapnya.
“Kalau moratoriumnya disepakati untuk dibuka kembali, baru kita akan bicara masuk dari Jawa Barat itu kira-kira dari yang dimasukan mana dulu yang diprioritaskan untuk dilakukan DOB,” lanjut dia.
Saan mengatakan Komisi II DPR RI akan berusaha mendorong semaksimal mungkin agar DOB ini bisa diwujudkan di Jabar.(ant/hyt)