JAKARTA – Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada investor asing disoroti Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
Menurut Heri Gunawan, langkah Sri Mulyani tersebut dilakukan dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang mengalami defisit dan kebutuhan negara yang membesar.
“Jalan pintas yang diambil Kementerian Keuangan dengan cara menerbitkan global bond secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak adanya perbaikan ekonomi selama 5 tahun belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target dan penerimaan pajak yang selalu meleset,” tandasnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2019).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu menilai, selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak, dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas.
“Padahal kondisi saat ini harga komoditas mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global,” jelas Heri Gunawan.
Diungkapkannya, Surat Utang Negara (SUN) akan diterbitkan dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi USD dan Euro. Masing-masing sebesar USD1 miliar untuk tenor 30 tahun dan EUR1 miliar untuk tenor 12 tahun, yang berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049.
“Kesimpulannya, bahwa yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tidak ada hal yang baru. Utang, utang, dan utang,” tegas Heri Gunawan.(hyt)