CIANJUR – Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur berharap seleksi terbuka (open Bidding) untuk delapan Organisasi Perangkat Daerah, mampu menghasilkan pejabat yang programnya terasa oleh masyarakat.
“Harapan saya dan masyarakat, mereka tidak mengejar eselonisasi, tetapi menjadi pelayan yang baik ke masyarakat,” kata Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo kepada cianjurekspres.net, Senin (21/10/2019).
Menurutnya, hasil bagus yang diraih selama mengikuti open bidding belum tentu mempunyai kemampuan menjabarkan programnya yang berpihak ke masyarakat.
“Kami mewakili masyarakat ingin mereka yang diangkat, bukan hanya punya program tapi terasa oleh masyarakat,” ucap Sapturo.
Terkait dengan kabar rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cianjur, Sapturo menegaskan Herman Suherman selaku Plt Bupati Cianjur tidak bisa serta merta melakukan hal tersebut. Pasalnya, harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kegiatan yang berhubungan dengan jabatan dilingkungan Pemkab harus ada izin dari Kemendagri. Kebetulan sekarang mau Pilkada, izinnya harus diberikan oleh menteri,” tandas Politisi Golkar itu.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan seleksi terbuka (open Bidding) untuk delapan jabatan kepala OPD yang kosong. Diantaranya, Dinas Perhubungan, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa OPD lainnya.(hyt)
Sapturo: Kepala OPD Hasil Open Bidding Jangan Cuma Mengejar Eselonisasi
