JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan bahwa permasalahan tingkat pengangguran yang terdapat di Tanah Air dapat diatasi, antara lain, dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional yang baik.
“Ketika kita berbicara tentang pengangguran memang penyebabnya sangat banyak, pertama kita tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kedua kebijakan ekonomi kita dan ketiga sinkronisasi sistem pendidikan kita dengan kebutuhan pasar lapangan kerja,” kata Netty Prasetiyani dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (18/10/2019.
Politikus PKS itu mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun rata-rata hanya mencapai sekitar 5 persen.
Angka tersebut dinilai masih belum mampu untuk menyerap tenaga kerja yang setiap tahunnya terdapat sekitar 3.000.000 angkatan kerja baru.
“Menurut teman-teman di bidang ekonomi, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000orang. Jadi, kalau ada 5 persen hanya terdapat sekitar 1.250.000,: katanya.
Sementara itu, setiap tahun terdapat 3.000.000 angkatan kerja baru, berarti kalau dihitung-hitung kasar masih ada yang tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan tersebut.
Faktor kedua yang memengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah kebijakan ekonomi ekspor yang mempersempit kesempatan bekerja untuk tenaga kerja di Indonesia.
Selain itu, kata dia, penting pula untuk menyoroti keselarasan kurikulum pendidikan dalam hal ini SMK dengan kebutuhan pasar akan lapangan kerja, yang dinilai masih belum memadai di Nusantara.
“Output link pendidikan kita belum semuanya link and match dengan kebutuhan pasar. Jadi, lulusan sekolah ini kadang tidak memenuhi kebutuhan yang disodorkan oleh pasar. Ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Netty.
Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan dana hingga Rp10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk 2.000.000 orang yang berhak menerima kartu prakerja dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja.
“Dana untuk kartu prakerja dicadangkan dalam pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN),” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Selasa (26/9).
Di sisi lain, Askolani mengatakan bahwa hingga sekarang pemerintah masih mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodasi program itu sebab rencananya akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang akan mengelola kartu itu.
Netty Prasetiyani: Pertumbuhan Ekonomi 5% Belum Mampu Serap Semua Tenaga Kerja
