Sementara itu, Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan, mengatakan, dengan adanya program SPSK, para calon TKI diharapkan tidak salah memahami. Pasalnya kemungkinan program uji coba tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum sponsor untuk memberangkatan TKI ke luar negeri.
“Makanya kami gelar sosialisasi ini supaya tidak gagal paham. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan, dengan menyebut kalau moratoriumj sudah dicabut padahal pada kenyataannya belum. Pada akhirnya TKI diberangkatkan dengan cara non prosedural,” tuturnya.
Menurutnya, pemberangkatan secara non prosedural berisiko merugikan TKI, sebab rentan terjadi kekerasan, tidak dipenuhinya hak seperti upah dan lainnya. Pasalnya mereka tidak terlindungi secara utuh oleh hukum.
“Jangan sampai kasus kekerasan, penyiksaan, dan tidak dibayarkannya upah TKI terus terjadi. Selama satu tahun kepemimpinan saya saja sudah ada 173 laporan dan 171 diantaranya sudah ditangani. Jumlah ini diharapkan tidak terus bertambah, dengan banyaknya yang gagal paham dengan uji coba program SPSK,” kata dia.(bay/sri)
BP3TKI Dorong Pemdes Sosialisasikan Penempatan TKI
