BANTEN – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk tidak melindungi korporasi yang berperan dalam perusakan serta kebakaran hutan dan lahan di daerah.
“Pemda jangan menghalang-halangi, pemda jangan ada yang kongkalikong. Kalau memang (korporasi) salah, ya harus ditindak tegas dan pemda harus mendukung penuh itu,” kata Tjahjo usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, Selasa.
Tjahjo menegaskan bahwa dalam hal bencana asap akibat kebakaran hutan, yang saat ini terjadi di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, kepala daerah harus mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kesehatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat saat ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dibandingkan kepentingan pengusaha, katanya.
“Pemda itu harus menjaga warganya, jangan sampai ada dampak buruk dari kebakaran ini. Kalau ada api sedikit, langsung padamkan. Kepala daerah harus menggerakkan perangkatnya sampai tingkat bawah,” tambahnya.
Imbauan terkait penanggulangan dampak karhutla dan bencana lain, menurut Tjahjo, telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui dua radiogram yang dikeluarkan sejak sebulan lalu.
Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut. Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap.(ant/hyt)
Tjahjo Kumolo: Kepala Daerah Jangan Lindungi Korporasi Perusak Hutan
