KABAG Humas Setda Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda memastikan pemerintahan bakal tetap berjalan seperti biasanya meskipun Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terjaring OTT oleh KPK.
Menurutnya, pelayanan pemerintah terhadap warga tidak akan terpengaruh oleh informasi OTT Bupati dan sejumlah pejabat terkait suap anggaran pendidikan.
“Tidak terpengaruh, tetap pelayanan pemerintahan berjalan normal. Apalagi sampai berhenti, itu tidak akan,” kata dia kepada wartawan di Kantor Setda Kabupaten Cianjur, Rabu (12/12) sore.
Selain itu, program pemerintah lainnya yang sudah masuk dalam perencanaan daerah pun akan juga tetap dilaksanakan.
Ditanya terkait penangkapan Bupati, Gagan mengaku masih menunggu informasi resmi dari KPK. Sebab informasi baru sebatas dari media, baik online, tv, dan media lainnya.
“Untuk pastinya kami masih menunggu. Belum tahu berapa banyak yang diamankan KPK,” ucapnya.
Dia menambahkan, terakhir dirinya bertemu dengan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar pada Rabu (12/12) pagi setelah salat subuh berjamaah di Masjid Agung Cianjur. Sehari sebelumnya, Bupati menghadiri RUPS di Banjarmasin BJB di Bandung.
“Untuk siang harinya saya tidak tahu, karena tidak ada informasi agenda selanjutnya. Hanya kemarin di Bandung dan tadi subuh di Masjid Agung,” pungkasnya.
Sementara itu, LSM Aliansi Masyarakat Untuk Penegakkan Hukum (Ampuh) Cianjur mengapresiasi KPK yang melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur atas dugaan kasus suap anggaran pendidikan. Hal itu dinilai membuktikan atas dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di Cianjur.
Presidium LSM Ampuh Cianjur, Yana Nurjaman, mengatakan, ketidakpercayaan masyarakat Cianjur terhadap keseriusan kpk dalam mengusut tuntas dugaan praktek korupsi di Tatar Santri, dibayar lunas oleh tim senyap ott KPK terhadap bupati dan beberapa pejabat dinas pendidikan kabupaten cianjur.
“Kami mengucapkan terima kasih dan sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim senyap ott kpk,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Rabu (12/12).
Menurutnya, sejak beberapa tahun lalu, bahkan dari masa kepemimpinan bapaknya, Tjetjep Mcuhtar Soleh, sudah banyak aktivis yang berusaha mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan melaporkan ke KPK, namun seringkali tidak ditindaklanjuti.