CIANJUR – Kuasa Hukum PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) Ariano Sitorus SH, mengajak agar sekelompok orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan mengatasnamakan masyarakat mau bermusyawarah dengan pihak PT MPM. Pasalnya, apa yang selama ini dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dinilai melanggar aturan.
“Saya rasa alangkah bagusnya bagi sekelompok orang tersebut mau datang ke MPM dan melakukan musyawarah,” ucap Ariano Sitorus kepada wartawan, Kamis (29/11).
Ariano mengatakan, terkait adanya unjuk rasa dengan mengerahkan masa ke ATR BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat, hal tesebut akan menjadi persoalan hukum. “Kalau memang sekelompok orang itu benar-benar punya legalitas tentang pertanahan maka dibenarkan, namun jika tidak mempunyai legalitas akan berdampak buruk,” kata dia.
Kalaupun ada orang yang menyatakan lahan HGU ini terlantar, menurutnya itu tidak benar. Perlu dikatahui saya mempunyai bukti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor 368/23.3-700/1/2016 surat dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2016. Artinya, sampai saat ini lahan HGU ini belum dinyatakan terlantar,” katanya.
Ariano menjelaskan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan akan membenahi lahan HGU tersebut. Padahal yang sebelumnya pihak MPM pernah digugat oleh sekelompok orang ke pengadilan dan pada saat itu pengadilan menyatakan menolak penggugat karena lahan tersebut masih sah milik PT MPM.
“Saya rasa di sini semuanya sudah jelas. Sebagai penasehat hukum saya juga sudah mengirimkan surat, ke beberapa instansi untuk meminta perlindungan hukum,” katanya.
Menurutnya, sebelumnya luasan perkebunan teh yang masih aktif ada sekitaran 500 hektar. Namun saat ini kondisinya berkurang karena banyak yang dirusak dan dicabuti pohon teh.
“Padahal sebelumnya di MPM ini adalah penghasil teh terbaik yang ada di Indonesia. Sedangkan saat ini tanaman tehnya dirusak dan ditanami holtikultura,” ujarnya.
Ariano berharap dari hasil konferensi pers tersebut ada dampak yang begitu besar bagi sekelompok orang yang tak bertanggung jawab itu. Dengan begitu bisa datang ke MPM untuk melakukan musyawarah.
“Saya sangat berharap sekali ada dampak besar bagi sekelompok orang tersebut, dan kita juga sangat berharap mereka mau datang untuk melakukan musyawarah,” tandasnya.(yis/red)
PT MPM Ajak Warga Penggarap Lahan HGU untuk Musyawarah
