CIANJUR – Program integrasi bantuan pemerintah dari SKTM ke BPJS Kesehatan menemui permasalahan. Salah satunya terkait data, dimana ada penduduk yang menerima bantuan secara ganda untuk bidang kesehatan. Akibatnya, banyak kartu BPJS yang ditarik kembali.
Hal tersebut terungkap setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur memanggil DInas Sosial (Dinsos) terkait evaluasi kinerja 2018 dan program kerja di 2019.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, mengatakan, lebih kurang ada 101 ribu warga tidak mampu yang tercatat oleh Dinsos menerima bantuan jaminan kesehatan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan pengurusannya sudah berjalan, dan beberapa wilayah sudah dibagikan kartunya.
Namun, ungkap dia, saat pencobaan pembagian kartu di salah satu desa, ternayta dari sekitar 1.000 kartu yang dibagikan, 500 di antaranya dikembalikan atau ditarik lagi.
“Itu terjadi lantaran ada warga yang menjadi penerima bantuan ganda. Dimana dia sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dari pusat, berupa KIS atau BPJS tapi tercatat lagi untuk bantuan daerah. Tentu itu tidak diperbolehkan,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, saat ditemui di ruangannya,Rabu (7/11).
Menurutnya, hal serupa juga diperkirakan terjadi di setiap wilayah yang dibagikan. Akibatnya, dana yang telah digelontorkan akan tidak optimal, mengingat dana sudah disalurkan ke BPJS namun data penerima masih belum valid.
“Sangat disayangkan, anggaran sebesar Rp 7 miliar ini dibayarkan tapi penerimanya tidak tepat sasaran, karena data yang tidak valid. Harus ada upaya untuk meminimalisir anggaran yang terbuang percuma ini. Kalau bisa tarik lagi anggarannya dari data BPJS yang juga ikut ditarik. jika tidak, cari solusi lainnya,” kata dia.
Sapturo juga menyayangkan basis data terpadu tersebut ternyata tidak sepenuhnya valid. Oleh karena itu, pihaknya mendorong ada tim yang dibentuk untuk memvalidasi data penduduk miskin. “Buat satgas khusus, minimalnya satu desa itu ada 10 orang. Fokuskan mereka ke pendataan dan validasi data, supaya tak ada kesalahan lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, mengakui, jika ada berberapa wilayah yang bantuan BPJS untuk warga miskinnya ditarik lagi. Namun, dia belum mengetahui jumlah pasti berapa banyak kartu BPJS yang ditarik tersebut.
Data Miskin dan Penerima BPJS Semrawut
